Anies Baswedan: Bubarkan DPR Adalah Panggilan Moral, Bukan Ancaman Politik?

Dalam sebuah video yang diunggah di kanal YouTube, “Pembubaran DPR Menurut Anies Baswedan”, Anies Baswedan menanggapi tuntutan publik yang menyerukan pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Video itu direkam saat acara “Pesona Ta’aruf UII” tanggal 3 September 2025, di mana mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII) sempat menangis ketika Anies didesak untuk memberikan jawaban tegas terkait tuntutan pembubaran legislatif.

Apa Kata Anies

Anies menyatakan bahwa pembubaran DPR bukanlah solusi instan atau sekadar retorika politik, melainkan sesuatu yang muncul dari rasa sakit dan ketidakpercayaan publik terhadap praktik legislasi saat ini. Ia menegaskan bahwa rakyat punya hak untuk marah dan protes ketika wakil mereka di DPR terkesan tidak responsif terhadap aspirasi rakyat—terutama soal tunjangan anggota DPR, transparansi, dan integritas dalam pengambilan keputusan politik.

Namun meskipun demikian, Anies tidak secara eksplisit mengatakan bahwa ia akan mengambil langkah hukum atau formal untuk membubarkan DPR. Ia lebih banyak menekankan bahwa tuntutan tersebut adalah cermin dari krisis kepercayaan: bahwa publik merasa wakilnya sudah jauh dari prinsip tanggung jawab dan pelayanan publik.

Reaksi Publik dan Konteks Demo “17+8”

Dalam beberapa waktu terakhir, istilah 17+8 Tuntutan Rakyat menjadi viral sebagai wacana yang memuat tuntutan langsung masyarakat terhadap DPR, termasuk menyetop kenaikan gaji dan tunjangan anggota legislatif, mencabut tunjangan rumah, hingga pembatasan fasilitas yang dianggap terlalu istimewa. Pembubaran DPR menjadi salah satu tuntutan paling keras dalam daftar tersebut.

Dalam ke “Pesona Ta’aruf UII”, mahasiswa bertanya: apakah pembubaran DPR masih masuk akal, dan jika iya, dalam kondisi seperti apa? Anies menjawab bahwa negara memiliki mekanisme hukum dan konstitusi yang harus dihormati. Jika ada pelanggaran hak asasi, korupsi, mismanajemen, maka tindakan pemberantasan korupsi, pengawasan masyarakat, reformasi internal, mungkin lebih realistis dibanding pembubaran langsung, yang menurutnya bisa menghadirkan risiko jika dilakukan tanpa persiapan sistem politik yang kuat.

Dampak dan Tantangan

Tuntutan publik yang membubarkan DPR menunjukkan bahwa banyak warga merasa wakil rakyat sudah gagal dalam tugas representatif dan legislatifnya. Anies menekankan bahwa integritas pemimpin adalah kunci agar demokrasi berjalan sehat; bila integritas rendah, maka kepercayaan publik runtuh.

Tetapi ide pembubaran DPR menghadapi tantangan besar: secara konstitusional, DPR adalah lembaga negara yang legitimnya berasal dari pemilu. Pembubaran tanpa dasar hukum yang jelas, atau tanpa mekanisme pengganti yang siap, bisa memicu ketidakstabilan politik. Anies mengingatkan bahwa setiap perubahan harus melalui prosedur konstitusional dan hukum.

Meskipun Anies tidak menyatakan dukungan mutlak atas pembubaran DPR, ia menggunakan peristiwa ini untuk menyoroti krisis kepercayaan masyarakat terhadap DPR. Tuntutan seperti ini menjadi indikator bahwa rakyat ingin perubahan nyata: bukan hanya pergantian figur, tapi juga reformasi sistem, transparansi, dan akuntabilitas.