Menelusuri Jejak Kekerasan Oknum Aparat yang Merenggut Mimpi Seorang Pelajar

Peristiwa memilukan yang mengguncang rasa kemanusiaan kembali terjadi di tanah Maluku. Di tengah suasana tenang menjelang fajar di Kota Tual, sebuah insiden kekerasan yang melibatkan oknum aparat penegak hukum telah merenggut nyawa seorang remaja yang dikenal sebagai sosok berprestasi dan religius. Kejadian ini tidak hanya meninggalkan duka mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan, tetapi juga menyisakan luka besar pada kepercayaan masyarakat terhadap institusi yang seharusnya menjadi pelindung utama warga sipil. Sosok pelaku, yang kemudian diketahui berinisial Bripda MS, merupakan seorang anggota Korps Brigade Mobil atau Brimob dari Batalyon C Pelopor Polda Maluku. Akibat tindakan represif yang dilakukannya di luar batas kewajaran, seorang pelajar Madrasah Tsanawiyah yang baru berusia 14 tahun, AT, harus mengembuskan napas terakhirnya setelah mendapatkan kekerasan fisik yang brutal menggunakan helm taktis milik tersangka.

Awal dari peristiwa berdarah ini terjadi pada Kamis dini hari sekitar pukul 02.00 WIT. Saat itu, tim patroli dari Satuan Brimob sedang melaksanakan tugas cipta kondisi di wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Patroli tersebut bertujuan untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk menangani fenomena balap liar yang kerap muncul pada waktu-waktu tertentu. Di tengah perjalanan tugas menggunakan kendaraan taktis, personel di lapangan menerima laporan mengenai adanya keributan dan aksi balap liar di sekitar kawasan Tete Pancing. Menanggapi informasi tersebut, pasukan segera bergerak menuju lokasi untuk melakukan pembubaran massal. Setibanya di sana, suasana memang cukup riuh dengan arak-arakan pemuda yang melakukan konvoi motor. Namun, nasib nahas menimpa AT dan kakaknya, NK, yang saat itu juga melintas di jalan yang sama.

Berdasarkan keterangan dari pihak keluarga, khususnya sang ayah yang bernama Rijik Tawakal, kedua anaknya sebenarnya sudah dilarang untuk keluar rumah pada malam itu. Namun, kedua remaja tersebut tetap memutuskan untuk pergi sejenak menikmati suasana kota yang ramai karena bertepatan dengan momentum awal bulan Ramadan. Mereka mengendarai sepeda motor masing-masing dengan posisi NK berada di depan dan korban AT mengikuti di belakangnya. Saat mereka melewati sebuah jalan yang menurun di dekat area Kampus Uningrat, motor yang dikendarai AT melaju cukup kencang karena faktor kontur jalanan. Pada saat itulah, Bripda MS yang sedang berjaga di atas trotoar secara tiba-tiba melakukan tindakan yang sangat fatal. Tanpa peringatan atau upaya penghentian yang sesuai prosedur, oknum polisi tersebut mengayunkan helm baja atau helm taktis yang sedang dipegangnya ke arah AT yang sedang melintas.

Hantaman keras helm tersebut tepat mengenai bagian pelipis dan kepala korban. Akibat benturan yang sangat kuat, AT seketika kehilangan keseimbangan dan terjatuh dari motornya dalam posisi telungkup ke aspal. Dampak dari kecelakaan ini tidak berhenti di situ; sepeda motor korban yang masih meluncur menabrak kendaraan kakaknya, NK, yang berada di depannya. Hal ini mengakibatkan NK turut terjatuh dan mengalami luka serius berupa patah tulang pada bagian tangan kanannya. Kakak korban yang masih dalam keadaan sadar melihat adiknya sudah tergeletak tidak berdaya dengan darah yang mengalir deras dari hidung dan mulut. Sang kakak juga sempat mendengar suara teguran dari rekan Bripda MS sesama anggota Brimob yang mempertanyakan alasan pelaku menggunakan helm untuk memukul pengendara tersebut. Namun, nasi sudah menjadi bubur; kondisi korban sudah sangat kritis di tempat kejadian perkara.

Melihat kondisi korban yang memprihatinkan, korban segera dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Karel Sadsuitubun di Langgur. Tim medis berupaya memberikan pertolongan maksimal, namun pendarahan hebat di bagian kepala belakang dan wajah membuat kondisi AT terus menurun. Setelah berjuang selama kurang lebih enam jam di ruang perawatan intensif, nyawa pelajar kelas IX itu tidak dapat tertolong lagi. Ia dinyatakan meninggal dunia pada siang hari sekitar pukul 13.00 WIT. Kabar duka ini menyambar bak petir di siang bolong bagi keluarganya. Ayah korban menceritakan dengan suara bergetar bahwa putra bungsunya itu bukanlah anak yang nakal atau sering terlibat masalah. Sebaliknya, AT adalah seorang penghafal Al-Quran atau hafiz yang baru saja menyelesaikan setoran hafalan juz tertentu tahun lalu dan selalu masuk dalam peringkat atas di sekolahnya.

Reaksi keras muncul dari berbagai pihak setelah berita ini tersebar luas. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara terbuka menyatakan kemarahan dan kekecewaannya atas perilaku oknum anggotanya tersebut. Beliau menegaskan bahwa tindakan Bripda MS telah menodai muruah institusi Polri dan Brimob yang memiliki semboyan sebagai pengayom masyarakat. Instruksi tegas pun langsung dikeluarkan agar kasus ini diusut secara tuntas tanpa ada yang ditutup-tupi. Kapolri menjamin bahwa pelaku akan mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya guna menegakkan keadilan bagi keluarga korban. Tidak hanya dari internal kepolisian, Menko Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra, juga turut memberikan perhatian khusus. Beliau menekankan bahwa di dalam negara hukum tidak boleh ada seorang pun yang kebal hukum, termasuk aparat keamanan. Jika seorang penegak hukum melakukan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, maka proses pidana harus dijalankan secara maksimal.

Langkah cepat kemudian diambil oleh jajaran Kepolisian Daerah Maluku. Bripda MS segera ditahan dan statusnya langsung dinaikkan menjadi tersangka setelah dilakukan gelar perkara. Pihak penyidik Polres Tual telah mengamankan sejumlah barang bukti penting, di antaranya helm taktikal yang digunakan untuk menganiaya korban, dua unit sepeda motor milik korban dan kakaknya, serta beberapa perlengkapan lainnya. Untuk menjamin transparansi dan mencegah adanya intervensi di tingkat lokal, tersangka langsung diterbangkan ke Kota Ambon guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Bidang Propam Polda Maluku. Penanganan perkara ini dilakukan melalui dua jalur sekaligus, yaitu sidang kode etik profesi Polri dan proses hukum pidana umum.

Dalam persidangan etik yang segera digelar, Bripda MS terancam sanksi terberat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atau dipecat dari kedinasan sebagai anggota Polri. Sementara untuk jalur pidana, tersangka dijerat dengan pasal berlapis yang sangat berat. Ia dikenakan Pasal 76C juncto Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak, mengingat korban masih di bawah umur. Ancaman hukuman dalam undang-undang tersebut mencapai 15 tahun penjara. Selain itu, penyidik juga menggunakan Pasal 466 dalam KUHP Nasional yang baru mengenai penganiayaan yang mengakibatkan kematian dengan ancaman penjara selama tujuh tahun. Penerapan pasal-pasal ini diharapkan dapat memberikan rasa keadilan bagi keluarga korban yang merasa sangat kehilangan sosok anak yang selama ini menjadi kebanggaan mereka.

Kepedihan keluarga Rijik Tawakal semakin bertambah ketika mengenang bagaimana anaknya diperlakukan sesaat setelah kejadian. Berdasarkan penuturan sang kakak, Nasri, petugas yang melakukan evakuasi terkesan tidak manusiawi karena menarik tubuh adiknya dengan posisi kepala yang tergantung. Selain itu, ada dugaan intimidasi saat Nasri dipaksa mengakui bahwa mereka sedang melakukan aksi balap liar, padahal menurut pengakuannya mereka hanya sedang berkeliling mencari angin setelah waktu sahur. Perbedaan versi antara polisi dan saksi di lapangan ini menjadi poin penting yang terus didorong oleh pihak keluarga agar diinvestigasi secara mendalam. Mereka menuntut kejujuran dari institusi Polri untuk mengakui kesalahan oknumnya secara tuntas tanpa menyudutkan korban sebagai pelaku balap liar untuk menutupi kesalahan prosedur.

Kasus ini menjadi cermin retak bagi kultur kepolisian di Indonesia yang masih sering dikritik karena kecenderungan penggunaan kekerasan dalam menangani masyarakat sipil. Beberapa pengamat kepolisian dan aktivis hak asasi manusia berpendapat bahwa insiden di Tual ini menunjukkan adanya masalah mendasar dalam pelatihan dan pengendalian emosi anggota di lapangan, terutama bagi satuan-satuan yang bersifat paramiliter seperti Brimob. Meskipun patroli cipta kondisi adalah langkah yang sah secara hukum untuk menjaga keamanan, namun cara-cara yang digunakan tidak boleh melanggar hak asasi manusia, apalagi hingga menghilangkan nyawa seseorang. Penggunaan helm baja sebagai senjata pukul dianggap sebagai tindakan yang sangat brutal dan tidak terukur untuk sekadar membubarkan massa atau menghentikan pengendara.

Pihak Polda Maluku melalui Kapolda Irjen Pol Dadang Hartanto telah menyampaikan permohonan maaf secara resmi kepada keluarga korban dan masyarakat luas. Beliau menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi anggota yang melakukan pelanggaran berat semacam ini. Proses hukum yang transparan dijanjikan akan terus dibuka perkembangannya kepada publik. Seiring dengan berjalannya proses hukum di Ambon, suasana di Kota Tual perlahan mulai mendingin meskipun rasa sedih masih menyelimuti rumah duka. Keluarga korban memilih untuk menempuh jalur hukum secara terhormat dan mempercayakan penanganan kasus ini kepada pimpinan Polri, sembari berharap bahwa kematian AT tidak akan sia-sia dan menjadi momentum perbaikan bagi institusi kepolisian agar kejadian serupa tidak terulang lagi di masa depan di wilayah mana pun di Indonesia.

Kehilangan seorang anak yang pandai mengaji, berprestasi di sekolah, dan rajin membantu orang tua tentu meninggalkan lubang yang tak tergantikan bagi keluarga Tawakal. Doa-doa terus dipanjatkan dari warga sekitar yang mengenal korban sebagai sosok yang baik. Kini, mata publik tertuju pada meja hijau, menunggu keputusan apakah keadilan benar-benar akan ditegakkan sesuai janji petinggi Polri ataukah ini akan menjadi kasus kekerasan aparat lainnya yang perlahan hilang dari ingatan. Harapan besar ditumpukan agar hukum bisa berbicara dengan lantang demi nyawa seorang remaja yang harus berakhir tragis di tangan seseorang yang seharusnya memakai seragam untuk melindunginya.