Dana Desa Banyumas Dipangkas Drastis, Perbaikan Jalan dan Irigasi Terpaksa Ditunda

BANYUMAS – Pemangkasan Dana Desa pada tahun 2026 membuat sejumlah pemerintah desa di Kabupaten Banyumas harus menyesuaikan kembali program pembangunan. Anggaran yang mengalami penurunan cukup besar menyebabkan beberapa proyek infrastruktur, seperti perbaikan jalan dan pembangunan irigasi, terpaksa ditunda bahkan dibatalkan.

Kepala Desa Kemutug Kidul, Kecamatan Baturraden, Kardi Daryanto, mengungkapkan bahwa desa yang dipimpinnya mengalami penurunan Dana Desa secara signifikan. Jika sebelumnya Kemutug Kidul menerima anggaran sekitar Rp1,2 miliar, tahun ini jumlah tersebut turun menjadi sekitar Rp374 juta.

Kardi menyampaikan kondisi tersebut pada Senin (3/8/2026). Menurutnya, pengelolaan anggaran yang hanya tersisa sekitar Rp300 jutaan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah desa. Dengan keterbatasan dana tersebut, pihaknya harus menentukan kembali program mana yang menjadi prioritas.

“Terus terang, mengatur anggaran Rp300 jutaan itu mumet,” ujar Kardi.

Akibat berkurangnya anggaran, sejumlah rencana pembangunan yang sebelumnya telah disusun tidak dapat dilaksanakan. Beberapa proyek seperti pembangunan jalan desa dan perbaikan saluran irigasi yang seharusnya dikerjakan tahun ini akhirnya dibatalkan.

Selain berdampak pada pembangunan fisik, pemangkasan Dana Desa juga berpengaruh terhadap masyarakat yang biasanya terlibat dalam kegiatan proyek padat karya. Program tersebut selama ini menjadi salah satu sumber pendapatan tambahan bagi warga karena melibatkan tenaga kerja lokal dalam proses pembangunan desa.

Kardi juga menjelaskan bahwa pemerintah Desa Kemutug Kidul belum dapat mengandalkan Pendapatan Asli Desa (PAD) dari sektor pariwisata untuk menambah pemasukan. Padahal, wilayah tersebut memiliki potensi wisata seperti Curug Orak Arik dan beberapa destinasi lainnya.

Namun, pengelolaan wisata tersebut masih dilakukan secara swadaya oleh masyarakat dan para relawan. Hingga saat ini, destinasi wisata tersebut belum memiliki sistem pengelolaan resmi dari pemerintah desa, termasuk penerapan tiket masuk bagi pengunjung. Wisatawan yang datang hanya memberikan sumbangan secara sukarela.

Menurut Kardi, pengembangan wisata di Kemutug Kidul selama ini berjalan berkat kerja sama masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap potensi daerah. Karena belum dikelola secara resmi, sektor wisata tersebut belum mampu memberikan kontribusi tetap bagi pendapatan desa.

Permasalahan serupa juga dialami Desa Karangkemiri, Kecamatan Pekuncen. Kepala Desa Karangkemiri, Subur Topo, mengatakan bahwa Dana Desa di wilayahnya juga mengalami penurunan cukup besar. Dari sebelumnya sekitar Rp1,4 miliar, anggaran tahun ini hanya tersisa sekitar Rp373 juta.

Pengurangan anggaran tersebut membuat pemerintah desa harus melakukan penyesuaian terhadap berbagai rencana pembangunan. Program yang membutuhkan biaya besar harus dikaji ulang agar penggunaan dana yang tersedia tetap efektif dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Hingga saat ini, pemerintah desa masih menunggu bantuan keuangan dari pemerintah kabupaten maupun provinsi yang belum turun. Tambahan anggaran tersebut diharapkan dapat membantu pelaksanaan program pembangunan yang tertunda akibat pemangkasan Dana Desa.

Kondisi ini menunjukkan bahwa Dana Desa masih menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan di tingkat desa. Ketika anggaran mengalami pengurangan, berbagai sektor seperti pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, hingga kegiatan ekonomi desa ikut terkena dampaknya.

Pemerintah desa berharap adanya dukungan dari pemerintah daerah agar pembangunan yang tertunda dapat kembali dilanjutkan. Selain itu, pengembangan potensi lokal seperti sektor pariwisata juga menjadi salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi desa.