KPK OTT Bupati Sukoharjo, Dugaan Pemerasan Jadi Sorotan Integritas Pemerintahan Daerah

Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, diamankan KPK dalam operasi tangkap tangan terkait dugaan pemerasan terhadap perangkat daerah.

SUKOHARJO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, terkait dugaan pemerasan terhadap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Kasus ini menjadi perhatian publik karena melibatkan kepala daerah yang masih aktif menjabat sekaligus menambah daftar pejabat daerah yang berhadapan dengan proses hukum.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa selain Etik Suryani, terdapat empat orang lainnya yang turut diamankan dalam operasi tersebut. Dengan demikian, total lima orang dibawa untuk menjalani pemeriksaan awal sebelum proses hukum dilanjutkan. Dugaan perkara yang sedang ditangani berkaitan dengan pemerasan yang diduga dilakukan terhadap sejumlah perangkat daerah di Kabupaten Sukoharjo.

Setelah diamankan, kelima orang tersebut tidak langsung diterbangkan ke Jakarta. Mereka terlebih dahulu menjalani pemeriksaan awal di Polresta Surakarta. Pemeriksaan dilakukan sejak Kamis malam hingga Jumat dini hari sebagai bagian dari proses awal penyelidikan. Seusai pemeriksaan, KPK membawa seluruh pihak yang terjaring OTT ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.

Gedung Merah Putih KPK di Jakarta menjadi lokasi pemeriksaan lanjutan terhadap pihak-pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan di Sukoharjo.

KPK menjelaskan bahwa sesuai ketentuan hukum acara pidana, lembaga antirasuah memiliki waktu maksimal 1 x 24 jam sejak penangkapan untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan. Dalam rentang waktu tersebut, penyidik akan mendalami alat bukti, meminta keterangan para pihak, serta menentukan apakah perkara tersebut dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan penetapan tersangka.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan adanya operasi tangkap tangan di Sukoharjo. Namun, saat itu KPK belum mengungkap identitas seluruh pihak yang diamankan maupun rincian lengkap perkara. Setelah pemeriksaan awal dilakukan, KPK memastikan bahwa kasus tersebut berkaitan dengan dugaan pemerasan yang melibatkan Bupati Sukoharjo terhadap bawahannya atau perangkat daerah di lingkungan pemerintah kabupaten.

Kasus ini menambah daftar operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2026. Berdasarkan catatan KPK, OTT terhadap Bupati Sukoharjo merupakan salah satu dari rangkaian operasi penindakan yang dilakukan lembaga tersebut terhadap pejabat publik yang diduga terlibat tindak pidana korupsi. Langkah tersebut menunjukkan bahwa KPK terus melakukan upaya penegakan hukum terhadap dugaan penyalahgunaan jabatan di berbagai daerah.

Hingga berita ini disusun, KPK masih terus melakukan pemeriksaan terhadap seluruh pihak yang diamankan. Lembaga antirasuah belum mengumumkan secara resmi status hukum Etik Suryani maupun empat orang lainnya karena proses pemeriksaan masih berlangsung. Masyarakat masih menunggu hasil penyelidikan dan keputusan resmi KPK terkait perkembangan kasus tersebut.