Keberhasilan KPK dalam OTT Cilacap: Menangkap Jaringan Korupsi di Puncak Pemerintahan Daerah

Pada Jumat, 13 Maret 2026, tim penyidik KPK melancarkan operasi senyap yang presisi di wilayah Kabupaten Cilacap. Operasi tangkap tangan ini berhasil mengamankan total 27 orang dari berbagai kalangan, termasuk pejabat tinggi pemerintahan daerah dan pihak terkait lainnya. OTT ini merupakan pukulan telak bagi praktik korupsi yang merugikan keuangan negara, khususnya terkait dugaan penerimaan suap atau fee dalam pelaksanaan proyek-proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.Nama-nama kunci yang tertangkap dan menjadi sorotan utama adalah:

• Syamsul Auliya Rachman (atau Syamsul Aulia Rahman), Bupati Cilacap periode 2025–2030, yang baru menjabat sekitar satu tahun sejak dilantik pada Februari 2025.
• Sadmoko Danardono (atau Satmoko Danardono), Sekretaris Daerah (Sekda) Cilacap, yang berperan sebagai pembantu utama bupati dalam koordinasi pemerintahan.

Selain keduanya, sejumlah pejabat struktural Pemkab Cilacap juga diamankan, di antaranya:

• Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Buddy Haryanto
• Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Heru Kurniawan
• Kepala Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (DPKUKM) Oktrivianto Subekti
• Kepala Dinas Sosial (Dinsos) dr. Ichlas Riyanto

Dari 27 orang yang diamankan, 13 orang (termasuk Bupati dan Sekda) langsung dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk pemeriksaan intensif. Setelah gelar perkara mendalam, KPK resmi menetapkan dua orang sebagai tersangka utama:

• Syamsul Auliya Rachman (Bupati Cilacap)
• Sadmoko Danardono (Sekda Cilacap)

Kasus ini diduga berkaitan dengan praktik pemerasan atau penerimaan suap terkait pengadaan barang dan jasa serta pelaksanaan proyek daerah. Barang bukti yang disita sangat signifikan, termasuk uang tunai ratusan juta rupiah (bahkan disebut mencapai sekitar Rp610 juta dalam beberapa laporan), yang ditemukan dalam bentuk pecahan rupiah dan disimpan di goodie bag yang diduga untuk keperluan “THR” atau distribusi fee.OTT ini menunjukkan komitmen KPK yang konsisten dalam memberantas korupsi di level kepala daerah. Keberhasilan operasi ini tidak hanya mengungkap jaringan korupsi di Cilacap, tetapi juga menjadi peringatan keras bagi penyelenggara negara lainnya bahwa tidak ada yang kebal hukum—bahkan bupati yang baru menjabat pun dapat dijangkau oleh penegakan hukum antikorupsi.KPK terus melakukan penyidikan lanjutan, termasuk penggeledahan dan penyegelan ruangan di Setda Cilacap, untuk mengungkap alur dana dan pihak-pihak lain yang terlibat. Langkah ini memperkuat upaya pembersihan birokrasi dan memastikan anggaran daerah benar-benar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat Cilacap, bukan untuk menguntungkan segelintir pejabat.