Mahfud MD Bongkar Akar Kekecewaan Alumni LPDP yang Ogah Anaknya Jadi WNI

Fenomena media sosial sering kali menjadi pemantik diskusi publik yang mendalam, tidak terkecuali kasus Dwi Sasetyaningtyas, seorang alumni beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang baru-baru ini viral. Pernyataannya yang menyebutkan rasa syukur karena anaknya memiliki paspor asing dan tidak perlu menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) telah memicu gelombang kemarahan luas. Namun, di tengah keriuhan hujatan warganet, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, memberikan perspektif yang berbeda. Ia tidak hanya menyatakan kemarahannya sebagai sesama warga negara, tetapi juga melontarkan otikritik tajam bagi pemerintah. Bagi Mahfud, fenomena ini bukanlah sekadar masalah etika individu, melainkan representasi dari akumulasi kekecewaan publik terhadap sistem tata kelola negara yang dianggap kian merosot.

Ledakan Amarah atas Pelecehan Identitas Nasional

Mahfud MD secara terbuka mengakui bahwa ia merasa tersinggung dan marah ketika pertama kali mendengar ucapan Dwi Sasetyaningtyas. Sebagai tokoh yang selalu menggaungkan prinsip jangan pernah lelah mencintai Indonesia, Mahfud menilai tindakan Dwi sangat menyakitkan. Dwi dianggap telah menikmati fasilitas mewah dari negara melalui beasiswa LPDP, namun justru menunjukkan sikap yang seolah-olah merendahkan tanah airnya sendiri di ruang publik. Baginya, nasionalisme adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar, terutama bagi mereka yang telah merasakan langsung manfaat dari pajak rakyat Indonesia untuk menempuh pendidikan tinggi di luar negeri. Mahfud melihat bahwa ada kecenderungan seseorang menjadi lelah mencintai negerinya sendiri karena melihat realitas yang pahit, namun ia menekankan bahwa menghina negara bukanlah solusi yang tepat.

Sikap Dwi yang memamerkan paspor Inggris anaknya sembari menuliskan narasi bahwa cukup dirinya saja yang merasakan menjadi WNI, dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap nilai-nilai kebangsaan. Mahfud setuju dengan langkah tegas pemerintah yang memasukkan nama Dwi dan suaminya ke dalam daftar hitam (blacklist) serta menuntut pengembalian dana beasiswa beserta bunganya. Menurutnya, sanksi administratif ini perlu dilakukan untuk memberikan pelajaran bahwa fasilitas negara disertai dengan tanggung jawab moral dan hukum yang besar. Pendidikan yang dibiayai negara bukanlah sekadar hadiah cuma-cuma, melainkan investasi yang diharapkan berbuah pengabdian bagi kemajuan bangsa, bukan justru menjadi pemantik narasi yang mendiskreditkan identitas nasional.

Representasi Jeritan Publik: Fenomena #KaburAjaDulu

Meskipun mengecam keras cara Dwi mengekspresikan kekecewaannya, Mahfud MD meminta semua pihak untuk tidak menutup mata terhadap akar permasalahan. Ia berpendapat bahwa pernyataan Dwi tidak lahir dari ruang hampa. Menurut Mahfud, ada tumpukan keputusasaan yang dirasakan oleh banyak warga negara terhadap kondisi pemerintahan saat ini. Ia bahkan mengaitkan fenomena ini dengan gerakan tagar #KaburAjaDulu yang sempat ramai di media sosial. Gerakan tersebut mencerminkan keinginan sebagian masyarakat untuk meninggalkan Indonesia demi mencari kehidupan yang lebih baik dan adil di luar negeri, karena merasa di dalam negeri hak-hak mereka sering kali diabaikan atau bahkan dirampas oleh oknum-oknum penguasa.

Mahfud MD menyoroti bahwa banyak masyarakat merasa tercekik oleh praktik korupsi, pungutan liar, dan ketidakpastian hukum yang merajalela. Ia mencontohkan bagaimana orang yang ingin membuka usaha sering kali diperas oleh berbagai oknum, mencari pekerjaan harus menghadapi praktik kolusi dan nepotisme, hingga masalah hukum di mana vonis yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkrah) masih bisa dipermainkan kembali. Kondisi sistemik inilah yang menurut Mahfud membuat rasa nasionalisme luntur secara perlahan. Rakyat merasa bahwa negara tidak lagi hadir sebagai pelindung atau pengayom, melainkan justru menjadi beban yang menyulitkan hidup mereka. Dalam konteks ini, ucapan Dwi dianggap sebagai puncak dari kemarahan yang selama ini terpendam dan hanya bisa disuarakan secara lantang oleh mereka yang sudah berada di luar zona jangkauan tekanan pemerintah.

Pemerintah Harus Sadar Diri dan Berbenah

Kritik tajam Mahfud MD juga diarahkan langsung kepada para pengelola negara. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak hanya pandai tersinggung atau marah saat dikritik, tetapi harus berani melakukan introspeksi diri. Menurutnya, pemerintah saat ini cenderung terlalu steril terhadap kritik. Suara-suara sumbang dari masyarakat sering kali dianggap sebagai serangan politik atau ujaran kebencian, padahal sejatinya itu adalah peringatan akan adanya kerusakan sistem. Mahfud menekankan bahwa kesetiaan rakyat kepada republik tidak bisa dipaksakan hanya melalui slogan atau paksaan administratif; kesetiaan tersebut harus dipelihara dengan kebijakan yang berpihak pada keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Ia membedakan antara kritik terhadap pemerintah dengan penghinaan terhadap negara. Rakyat memiliki hak konstitusional untuk mengawasi jalannya pemerintahan, terutama jika terjadi penyimpangan, pemborosan anggaran, atau ketidakadilan hukum. Namun, ia menyayangkan jika ketidakpuasan terhadap pemerintah justru dialamatkan dengan menyerang identitas negara itu sendiri. Mahfud mengajak pemerintah untuk memperbaiki tata kelola secara menyeluruh, mulai dari transparansi dalam pelayanan publik hingga pembersihan institusi hukum dari oknum-oknum yang menyengsarakan rakyat. Jika pemerintah terus abai dan menutup telinga terhadap keluhan masyarakat, Mahfud khawatir ledakan ketidakpuasan yang lebih besar bisa terjadi di masa depan, yang tidak lagi sekadar berupa tulisan di media sosial, melainkan gejolak sosial yang mengancam stabilitas nasional.

Harapan untuk Perubahan yang Konstitusional

Pada akhirnya, polemik ini menjadi pengingat bagi seluruh elemen bangsa akan pentingnya menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Bagi para penerima beasiswa, tanggung jawab moral untuk menjaga nama baik bangsa adalah harga mati yang harus dibayar sebagai bentuk terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh rakyat. Di sisi lain, bagi pemerintah, kasus ini harus menjadi momentum untuk membuktikan bahwa Indonesia masih layak untuk dicintai dengan segala perbaikan nyata di lapangan. Mahfud berharap perubahan ke arah yang lebih baik dapat dilakukan melalui jalur-jalur yang normal, demokratis, dan konstitusional. Ia mengajak masyarakat untuk tidak lelah mencintai Indonesia, sembari terus kritis dalam mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berada pada rel yang benar demi kepentingan seluruh rakyat.

Diskusi mengenai nasionalisme di era globalisasi ini memang kompleks, namun satu hal yang pasti adalah rasa memiliki terhadap sebuah bangsa sangat bergantung pada sejauh mana bangsa tersebut mampu memberikan rasa aman dan harapan bagi masa depan warganya. Melalui sorotan tajam Mahfud MD, kita diajak untuk melihat melampaui kegaduhan viral, yakni melihat sebuah realitas sosiologis di mana negara sedang diuji kemampuannya untuk tetap menjadi rumah yang nyaman bagi anak cucunya. Perbaikan sistem hukum, ekonomi, dan birokrasi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan jika ingin semangat kebangsaan tetap tumbuh subur di hati setiap Warga Negara Indonesia, baik yang berada di dalam negeri maupun yang sedang berdiaspora di seluruh penjuru dunia.