Prosedur Tata Negara Terkait Niatan Pengunduran Diri Wakil Presiden Gibran

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dilaporkan tidak menyampaikan penolakan terhadap kehendak pengunduran diri yang diajukan oleh Gibran, melainkan memberikan sejumlah saran serta masukan.”Namun sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut,” terang Prasetyo.

Mengenai aspek hukum tata negara, Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Indonesia, Dr. Qurrata Ayuni, menerangkan bahwa instrumen UUD 1945 sebenarnya tidak mencantumkan istilah ‘mundur’. Kendati demikian, Gibran tetap memiliki ruang untuk menanggalkan jabatannya melalui penyampaian permohonan resmi kepada Kepala Negara.

“Di konstitusi Indonesia, UUD 1945 memang tidak dikenal istilah ‘mundur’, maka permohonan mundur Gibran ini sebagai bentuk permohonan ke presiden. Nanti presiden akan menyetujui apakah akan diberhentikan atau tidak,” jelas Qurrata.Qurrata menambahkan, bilamana permohonan tersebut disetujui oleh Presiden Prabowo, maka mekanisme ketatanegaraan akan mengacu pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 yang mengatur tata cara pengisian kekosongan posisi wakil presiden.

“Kalau sudah disetujui oleh Presiden Prabowo untuk diberhentikan berdasarkan permohonan ‘mundur’, maka akan berlaku Pasal 8 ayat (2) perihal kekosongan Wakil Presiden, di mana dalam waktu enam puluh hari, MPR akan menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil dari dua calon yang diusulkan Presiden. Jadi saran saya, ketika memberhentikan, segera harus Presiden mengajukan dua calon pengganti,” urai Qurrata.

Berikut rincian norma ketatanegaraan yang tercantum di dalam Pasal 8 UUD 1945:

1. Apabila Kepala Negara meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak lagi mampu mengemban kewajibannya dalam masa jabatan, tugas dan posisinya digantikan oleh Wakil Presiden hingga kurun waktu jabatannya usai.

2. Apabila terjadi kondisi kekosongan pada jabatan Wakil Presiden, paling lambat dalam rentang waktu 60 hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) wajib menggelar sidang guna memilih Wakil Presiden baru dari dua nama calon yang diajukan oleh Presiden.

3. Apabila Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan mengalami mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya, pelaksana tugas kepresidenan diampu secara kolektif oleh Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Pertahanan. Selanjutnya, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari, MPR menggelar sidang untuk menentukan Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik yang meraih perolehan suara terbanyak pertama dan kedua pada pemilu sebelumnya, guna menyelesaikan sisa masa jabatan.