Dinamika Politik Pascaputusan Mahkamah Konstitusi Terkait Polemik Ijazah Gibran
JAKARTA – Artikel berita ini ditulis oleh Moh Samsul Arifin serta disunting oleh editor Sandro Catra. Munculnya berbagai dinamika politik terbaru di kancah nasional terjadi menyusul adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi yang berkaitan langsung dengan perkara ijazah setingkat sekolah menengah atas (SMA) milik Gibran Rakabumingraka.
Menanggapi situasi tersebut, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Almuzzammil Yusuf menegaskan secara tegas bahwa partainya senantiasa mendengarkan aspirasi serta suara rakyat yang menuntut agar polemik permasalahan tersebut dapat segera “diselesaikan, diproses lebih lanjut di DPR secara hukum dan konstitusional”, pada tanggal 19 Oktober 2026.
Lebih lanjut, tafsir secara langsung mengenai perkara ijazah Gibran dinilai “tidak selesai” begitu saja setelah permohonan yang diajukan dinyatakan tidak dapat diterima oleh pihak Mahkamah Konstitusi karena para pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing).
Di dalam kerangka pandangan politik PKS, polemik mengenai ijazah setingkat SMA milik Gibran tersebut perlu diselesaikan secara tuntas melalui mekanisme politik yang berlaku di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Sejalan dengan dinamika tersebut, dalam perayaan acara Hari Ulang Tahun (HUT) Partai Golkar, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia sempat menyinggung berbagai isu hangat, mulai dari kasus yang melibatkan Nusron Wahid hingga gugatan hukum terkait ijazah Gibran.Sebagai tindak lanjut dari situasi politik yang berkembang, Dewan Pimpinan Pusat PKS secara resmi memberikan instruksi dan perintah kepada jajaran pengurus harian partai untuk segera membangun komunikasi intensif dengan partai-partai politik lainnya.
Langkah komunikasi ini bertujuan untuk membahas dan merumuskan sikap bersama terhadap berbagai dinamika politik yang muncul pascaputusan dari Mahkamah Konstitusi. Tidak hanya PKS semata yang menunjukkan sikap kritis, partai politik besar lainnya yakni PDI Perjuangan melalui Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto turut menyampaikan pandangan serupa.
Hasto menyatakan bahwa perkara polemik ijazah setingkat SMA milik Gibran tersebut merupakan sebuah beban tersendiri bagi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Isu yang kerap disebut sebagai “ijazahgate” ini, menurut pandangan Hasto, telah menyentuh aspek-aspek fundamental yang berkaitan erat dengan persoalan moral, etika, serta bentuk tanggung jawab penuh dari seorang pejabat publik.
Oleh karena itu, dinilai sangat wajar dan dapat diterima jika hingga saat ini belum terlihat adanya isyarat dukungan atau sikap seterang PKS dari empat partai politik lainnya sehubungan dengan bergulirnya isu “ijazahgate” tersebut.
Menanggapi situasi yang berkembang di tengah masyarakat luas, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia turut mengingatkan kepada seluruh elemen masyarakat agar senantiasa mengedepankan prinsip praduga tak bersalah (presumption of innocence) dalam memandang polemik ijazah Gibran. Meskipun demikian, posisi Partai Golkar dinilai tidak se-leluasa PKS dalam bersikap.
Hal ini dikarenakan Partai Golkar terlibat secara langsung dari hari ke hari (day to day) dalam proses pengambilan keputusan koalisi untuk mengusung dan memasangkan Gibran berduet mendampingi Prabowo Subianto sebagai calon wakil presiden dalam ajang kontestasi Pilpres 2024.
Partai-partai politik yang sejak awal ikut serta menunjuk dan mengusung Gibran sebagai calon wakil presiden pastinya memiliki ikatan pertanggungjawaban secara moral atas segala keputusan politik yang telah diambil sebelumnya. Senada dengan hal tersebut, melekat pula sebuah kewajiban serta tanggung jawab politik yang besar bagi partai pengusung untuk turut serta mengawal pasangan kepemimpinan tersebut manakala menemui berbagai persoalan dan tantangan di kemudian hari.