Bukan Ijazah Setara SMK? Terungkap Alasan MK Tetap Meloloskan Gibran Jadi Wapres!

Persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait keabsahan dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuka tabir fakta yuridis yang substansial. Polemik ini menyoroti batas tegas antara kesetaraan tingkat pengetahuan (knowledge level) dan kesetaraan ijazah formal/pendidikan.

Pengetahuan Setara Berbeda dengan Ijazah Setara

Dalam persidangan, terungkap bahwa dokumen penyetaraan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang dimiliki Gibran merujuk pada penilaian kesetaraan pengetahuan.

• Kesetaraan Pengetahuan: Mengakui bahwa seseorang memiliki kapasitas akademik atau jenjang pencapaian kompetensi tertentu berdasarkan program non-formal, pelatihan, atau pendidikan luar negeri yang diukurnya secara pengetahuan.
• Ijazah/Pendidikan Setara: Pengakuan formal keberadaan dokumen fisik kelulusan dari lembaga pendidikan formal yang sederajat dengan SMA/SMK di Indonesia.

Fakta hukum di persidangan menegaskan bahwa Gibran tidak memegang ijazah SMA/SMK sederajat dalam konteks sekolah formal dalam negeri, melainkan mengandalkan surat keterangan penyetaraan kualifikasi pengetahuan dari jalur pendidikan luar negeri/kursus yang ditempuh.

Pertimbangan Hukum MK dan Batas Ranah Sengketa

Meskipun perdebatan mengenai dokumen penyetaraan ini terbukti secara eksplisit di muka persidangan, Majelis Hakim Konstitusi tetap menyatakan keberlanjutan kepemimpinan Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Terdapat dua pertimbangan mendasar:

• Bukan Lagi Calon Wakil Presiden (Cawapres): Tahapan sengketa penetapan calon dan perselisihan hasil pemilu (PHPU) Pilpres secara prosedural telah usai. Ketika seseorang telah dilantik dan mengumpan sumpah jabatan, status hukumnya berubah penuh dari kontestan/calon menjadi pejabat negara aktif (Wakil Presiden).
• Batas Kewenangan MK: MK tidak berwenang membatalkan pelantikan atau memakzulkan (impeachment) presiden/wakil presiden aktif melalui jalur sengketa persyaratan pencalonan pemilu. Pemakzulan pejabat negara aktif memiliki mekanisme tersendiri yang diatur ketat dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945 melalui DPR dan MPR, bukan sekadar gugatan sengketa administrasi syarat pendaftaran.
  

Asas Kepastian Hukum (Legal Certainty)

MK menegaskan pentingnya menjaga stabilitas pemerintahan yang sah. Penetapan KPU dan proses pelantikan oleh MPR yang sudah selesai memiliki kekuatan hukum mengikat secara final. Segala kelemahan administrasi pada tahapan pencalonan—termasuk pasal pengecualian dalam Peraturan KPU (PKPU) No. 19 Tahun 2023 yang meloloskan dokumen tersebut—dianggap telah terlewati saat hasil pemilu disahkan dan dilantik.

Gibran Rakabuming Raka tetap menjalankan tugasnya sebagai Wakil Presiden RI. Putusan ini memperjelas batas antara evaluasi syarat administrasi pendaftaran calon dan mekanisme konstitusional pemberhentian pejabat publik yang telah menjabat.